Page 402 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul DPD: Naiknya UMP DKI Simbol Keberpihakan kepada Rakyat
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4g74g485/dpd-naiknya-ump-dki-
simbol-keberpihakan-kepada-rakyat
Jurnalis Ilham Tirta
Tanggal 2021-12-21 11:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sultan B Najamudin (Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD)) Itu simbol
keberpihakan negara kepada masyarakatnya sendiri. Kita berutang terima kasih kepada
pengusaha, tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan proporsional

negative - Sultan B Najamudin (Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD)) Aturan dan standar
perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang berlaku secara nasional.
Ini daerah yang istimewa. Size ekonominya luar biasa besar
neutral - Sultan B Najamudin (Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD)) Kita ingin pola
konsumsi kelompok buruh yang merupakan kelas menengah harus dijaga, sehingga struktur
ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional saat ini

Ringkasan
Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin memuji kebijakan menaikkan
Upah Minimum Propinsi (UMP) 5,1 persen oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia
menganggap, kebijakan itu bentuk keberpihakan kepada kelompok buruh. Najamudin
mengamati, kebijakan Anies tersebut wajar menuai protes dari sejumlah organisasi pengusaha.
Bahkan, Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani menganggap Anies melanggar Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah minimum dan
Pasal 27 mengenai UMP.

DPD: NAIKNYA UMP DKI SIMBOL KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT

Wakil ketua dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin memuji kebijakan menaikkan
Upah Minimum Propinsi (UMP) 5,1 persen oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia
menganggap, kebijakan itu bentuk keberpihakan kepada kelompok buruh.

401