Page 403 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 403

Najamudin mengamati, kebijakan Anies tersebut wajar menuai protes dari sejumlah organisasi
              pengusaha. Bahkan, Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani menganggap Anies melanggar Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengenai cara perhitungan upah
              minimum dan Pasal 27 mengenai UMP.

              "Itu  simbol  keberpihakan  negara  kepada  masyarakatnya  sendiri.  Kita  berutang  terima  kasih
              kepada pengusaha, tapi buruh berhak memperoleh pendapatan yang adil dan proporsional,"
              kata Najamudin dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Selasa (21/12).

              Najamudin  meyakini,  Anies  Baswedan  sudah  melakukan  kalkulasi  terkait  hak  dan  kewajiban
              pengusaha dan buruh sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, DKI Jakarta secara sosial
              ekonomi memilki karakteristik yang unik hingga pantas untuk diperlakukan berbeda dari daerah
              lainnya.

              "Aturan dan standar perhitungan upah minimum DKI tidak bisa dibatasi dengan aturan yang
              berlaku  secara  nasional.  Ini  daerah  yang  istimewa.  Size  ekonominya  luar  biasa  besar,"  kata
              mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.

              Najamudin  menilai,  hampir  separuh  uang  di  Indonesia  berputar  di  Jakarta.  Sehingga
              menurutnya, wajar jika inflasinya tinggi pada sektor tertentu seperti transportasi dan makanan
              dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
              Selain itu, Najamudin meminta agar para pelaku usaha tidak melakukan pengurangan jumlah
              tenaga  kerja  secara  sepihak.  Karena  itu,  ia  mendorong  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta
              memberikan  kelonggaran  atau  insentif  retribusi  daerah  terhadap  pelaku  usaha  di  wilayah
              Jakarta.

              "Kita  ingin  pola  konsumsi  kelompok  buruh  yang  merupakan  kelas  menengah  harus  dijaga,
              sehingga struktur ekonomi nasional terjaganya, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional
              saat ini," ucap Najamudin.
              Sebelumnya,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  merevisi  besaran  kenaikan  UMP  2022
              menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen pada Sabtu (18/12). Dengan demikian, besaran
              UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854. Langkah ini dilakukan Anies usai mendengar aspirasi kelompok
              buruh yang mendemo kantornya dalam beberapa bulan terakhir.






























                                                           402
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408