Page 399 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 399
Judul Pengusaha Lawan Anies Baswedan
Nama Media Info Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis *
Tanggal 2021-12-21 11:32:00
Ukuran 550x215mmk
Warna Warna
AD Value Rp 74.250.000
News Value Rp 742.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
5,5 persen, membuat pengusaha menjerit. Sejumlah asosiasi pengusaha pun meminta agar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) turun tangan
menegur Anies.
PENGUSAHA LAWAN ANIES BASWEDAN
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
5,5 persen, membuat pengusaha menjerit. Sejumlah asosiasi pengusaha pun meminta agar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) turun tangan
menegur Anies.
"Apindo bersama Kadin, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi
hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo)
Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021). Hariyadi
mengatakan, pengusaha juga meminta kepada Mendagri memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya
sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23/2014, Pasal 373.
Pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, lanjut Hariyadi, pihaknya baru
akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)
terbit.
"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI. Sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
katanya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz, dalam
398
