Page 406 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 406
Sementara itu. pengusaha menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi penetapan
UMP DKI Jakarta tahun 2022 tidak sesuai regulasi. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan
Kadin Indonesia. Adi Mahfudz Wuhadji mengkhawatirkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang
merevisi UMP 2022 akan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta juga dinilai membuat kondisi kebijakan pengupahan nasional
tidak kondusif. "Implikasi inilah yang kami khawatirkan, ini berpikir Indonesia, tidak hanya di DKI
Jakarta saja." ujar Adi dalam konferensi pers virtual. kemarin.
Padahal, lanjut Adi. penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang ditetapkan pada November lalu
sudah sesuai formula yang terdapat dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan. Penetapan UMP
DKI Jakarta 2022 pada November lalu juga sudah melibatkan tripartit yakni pemerintah,
pengusaha dan pekerja. termasuk didalamnya ahli.
Adi menyatakan, revisi UMP berdampak pada proyeksi dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya
pada tahun 2022. Padahai. investor dan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, termasuk
dalam pengaturan UMP yang sesuai regulasi. 'Dampak revisi upah pada proyeksi dunia usaha di
2022 tentu sangat membingungkan, jadi proyeksi kami cash flow in out-nya jadi enggak karu-
karuan," ujar Adi. (kontan)
caption:
ILUSTRASI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2022. Dengan ini, ekonom memandang, kenaikan UMP ini akan melindungi
masyarakat pekerja dari peningkatan inflasi di tahun 2022.
405
