Page 410 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Anies Revisi Upah Buruh Jadi Rp 4.641.854, Tak Sesuai PP 36, Menteri
Tito Didesak Jatuhkan Sanksi
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51479/Anies-Revisi-Upah-Buruh-Jadi-Rp-
4641854-Tak-Sesuai-PP-36-Menteri-Tito-Didesak-Jatuhkan-Sanksi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-21 11:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan revisi Upah
Minimum Provinsi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

ANIES REVISI UPAH BURUH JADI RP 4.641.854, TAK SESUAI PP 36, MENTERI TITO
DIDESAK JATUHKAN SANKSI

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan revisi Upah
Minimum Provinsi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Dengan tidak diikutinya PP 36 dan sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahum 2014 jelas kalau
nanti sebagai pembina teman-teman Pemda ada kementerian teknis lain, yaitu Kemendagri. Jadi
kami akan koordinasi dengan Kemendagri," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Ketenagakerjaan Khairul Harahap, Senin, 20 Desember 2021.

Ia mengatakan beleid-beleid tersebut sudah mengatur konsekuensi apabila tidak dipatuhi.
Pasalnya ketentuan itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara. "Karena pelaksanaan PP 36
ini juga prioritas negara, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait." Khairul mengatakan
PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Ia mengatakan
formula di beleid itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Sehingga,
menurut Kemnaker, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.

"Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah," ujar Khairul dikutip Tempo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

409