Page 414 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 414

Judul               UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Kemnaker Setuju?
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1824781/ump-dki-
                                    jakarta-naik-jadi-rp46-juta-kemnaker-setuju
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-12-21 11:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Chairul  Fadly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Kita  tetap  mengawal  PP
              36/tahun 2021 untuk di laksanakan

              positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Saya pikir kita tetap mengacu
              kepada regulasi yang telah diatur. Ini juga PP 36 ini merupakan (program) strategis nasional
              yang harus kita laksanakan



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan soal keputusan Gubernur DKI Jakarta
              Anies  Baswedan  yang  merevisi  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP).  Kepala  Biro  Humas
              Kemnaker  Chairul  Fadly  Harahap  mengatakan,  penetapan  UMP  oleh  Kepala  Daerah  tetap
              mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              UMP DKI JAKARTA NAIK JADI RP4,6 JUTA, KEMNAKER SETUJU?
              JAKARTA  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menjelaskan  soal  keputusan  Gubernur
              DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

              Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap mengatakan, penetapan UMP oleh Kepala
              Daerah tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Kita tetap mengawal PP 36/tahun 2021 untuk di laksanakan," kata Chairul saat dihubungi MNC,
              Jakarta, Selasa (21/12/2021).

              Jadi  PP  36  sudah  mengatur  tentang  tata  cara  dan  cara  penghitungan  (UMP),  kemudian
              mekanisme penghitungan dan dasar penghitungan yang sudah jelas.




                                                           413
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419