Page 412 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Gara-gara Revisi UMP DKI, Anies Bisa Dijatuhi Sanksi Ini!
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5863967/gara-gara-
revisi-ump-dki-anies-bisa-dijatuhi-sanksi-ini
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-12-21 11:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai melanggar
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tudingan tersebut
dialamatkan kepada Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga sudah pernah menyinggung soal sanksi
tersebut. Dia menjelaskan sanksinya diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

GARA-GARA REVISI UMP DKI, ANIES BISA DIJATUHI SANKSI INI!

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai melanggar
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tudingan tersebut
dialamatkan kepada Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Kepada Tito, dijelaskan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, pengusaha meminta kepala
daerah yang tidak memahami peraturan perundangan agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.

"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah ( Anies Baswedan ) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.

Mengutip UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 68 memang diatur sanksi untuk
kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f. Kebijakan penetapan upah minimum sendiri
merupakan program strategis nasional.

411