Page 411 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 411
Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani.
Hariyadi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain pemerintah, serikat pekerja,
dan pengusaha.
410
