Page 413 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

"Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota," bunyi pasal 68 ayat 1 dikutip detikcom.

Dijelaskannya dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
selama 3 bulan.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis
nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah," bunyi ayat 3.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga sudah pernah menyinggung soal sanksi
tersebut. Dia menjelaskan sanksinya diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

"Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para Gubernur terkait dengan
ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada
Gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida dalam
konferensi pers virtual, Selasa (16/11/2021) lalu.

Surat yang dikirimkan Mendagri kepada kepala daerah, dijelaskan Ida memuat sanksi mulai dari
yang paling ringan hingga yang terberat, yakni pemberhentian kepala daerah yang tidak
mengikuti ketentuan dalam menetapkan upah minimum.

"Di dalam surat tersebut juga dijelaskan ada mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai
yang terberat itu pemberhentian sementara sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini
mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,"
paparnya.
Namun, Kemnaker belum menyimpulkan apakah Anies telah melanggar PP 36/2021 dalam
merevisi UMP DKI Jakarta. Sedangkan Kemendagri belum memberikan keterangan. Di sisi lain
pengusaha meyakini Anies telah melanggar aturan pengupahan.

Kemnaker sendiri belum menerima tembusan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait revisi
kenaikan UMP 2022 yang dilakukan oleh Anies. Pihaknya mengetahui informasi tersebut bukan
dari Pemprov langsung.

"Kami belum mendapatkan ini makanya saya bilang dari tadi kan kalau memang itu benar
informasi itu kan, artinya kita juga belum dapat tembusan atau pemberitahuan atau apapun,"
kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap kepada detikcom, kemarin Senin
(20/12/2021).

412