Page 408 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Regulasi Pengupahan
Nama Media Tribun Bali
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis KONTAN
Tanggal 2021-12-21 11:24:00
Ukuran 69x93mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.450.000

News Value Rp 10.350.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Apindo) Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut
maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi
pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi upah rata-rata sehingga
penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara upah minimum
dengan upah diatas upah minimum menjadi kecil

Ringkasan

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai Gubernur
DKI Jakarta melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan
Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, kata dia, revisi ini
bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan upah minimum yang selambat-
lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

REGULASI PENGUPAHAN

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai Gubernur
DKI Jakarta melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan
Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, kata dia, revisi ini
bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan upah minimum yang selambat-
lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

"Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah
minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud
dan kembali menjadi upah rata-rata sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan
karena ruang/jarak antara upah minimum dengan upah diatas upah minimum menjadi kecil,"
jelas Hariyadi. (kontan)

407