Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 115
perusahaannya," kata Plt Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri
Retno dalam diskusi virtual soal aturan pengupahan, dipantau dari Jakarta pada Selasa.
Kewajiban penyusunan struktur dan skala upah itu telah tertuang di Pasal 21 dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam pasal tersebut, pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala
upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Selain itu,
perusahaan juga wajib memberitahukan yang telah disusun dan diterapkan kepada seluruh
pekerja.
Tri Retno menegaskan hal itu penting dilakukan karena informasi tersebut akan dapat menjadi
informasi pekerja sebagai standar pengupahan dalam waktu periode kerja dan jabatan tertentu.
"Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan," tegas Tri Retno.
Terkait struktur dan skala upah, Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Dinar Titus
Jogaswitani mengatakan hal itu bukanlah hal yang baru.
Menurut Dinar, struktur dan skala itu bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan
mampu membayar upah dalam masing-masing golongan jabatan. Hal itu akan memberikan
gambaran upah terendah sampai tertinggi di tiap golongan.
Hal tersebut penting karena meski bergerak di bidang usaha yang serupa, setiap perusahaan
memiliki kemampuan dan produktivitas yang berbeda.
"Satu perusahaan mampunya Rp10 juta tertingginya, satu perusahaan Rp5 juta. Dalam kondisi
ini tidak bisa dipaksakan harus sama, artinya kemampuan masing-masing perusahaan," ujar
Dinar.
114
