Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

PENETAPAN UPAH MINIMUM TAK GUNAKAN KOMPONEN KHL, INI PENJELASAN
KEMENAKER
Pemerintah sudah menerbitkan aturan baru mengenai pengupahan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pemerintah juga mengubah
perhitungan upah minimum.

Bila dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum didasarkan
atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi, di aturan terbaru penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.

Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani menerangkan, dasar penghitungan
upah minimum saat ini berdasarkan upah minimum berjalan yang ditetapkan sesuai dengan PP
78/2015, meski begitu untuk menghitung upah di tahun berikutnya sudah berdasarkan kondisi
perekonomian.
"Jadi KHL tidak dimasukkan sekarang tapi bukan berarti tidak dipakai. Karena dasar
menghitungnya tetap pakai KHL, tapi menghitung tiap tahunnya tidak lagi menggunakan KHL,"
ujar Titus dalam Bincang Informatif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan, Selasa (2/3).
Dia juga menyebut, berdasarkan hasil evaluasi penetapan nilai KHL serta perkembangan
ketersediaan data empiris, penggunaan KHL ini sudah tidak relevan lagi digunakan.

Hal ini lantaran pertama, KHL ini menggunakan pendekatan kelompok komoditas seperti
makanan dan minuman, sandang, perumahan dan lainnya. Padahal menurut Titus, komponen
tersebut tak selalu ada di seluruh Indonesia.

"Sebaiknya datanya dari data empiris, apa yang ditemukan di masing-masing daerah tersebut,
sehingga sangat fleksibel, sehingga sangat pas dengan kebutuhannya," ujarnya.

Tak hanya itu, metode survei KHL ini juga sulit dipertanggungjawabkan karena pelaksanaan
survei tidak independen atau dipolitisir. Menurutnya dalam penetapan nilai KHL ini berdasarkan
kesepakatan pihak tertentu.

"Mestinya nilai KHL itu tidak disepakati hanya dihitung. Kesepakatan itu sebelum berangkat,
misalnya berasnya apa, itu sebelum berangkat. Walau ada nama dan jenis itu disebutkan dulu
mana yang akan dihitung, itu adalah kesepakatan sebelum berangkat survei. Jadi nanti hasilnya
disurvei berapapun nilainya, itu yang akan dihitung. Tetapi kenyataannya selama ini terbalik,"
katanya.

Dia juga menyebut tim survei yang seharusnya dilakukan secara berkelompok nyatanya tidak
dilakukan secara bersama-sama, tetapi terbagi-bagi. Misalnya terdiri dari tim pengusaha atau
tim pekerja. Hal ini menyebabkan nilai KHL yang ditemukan berbeda-beda. Karena itu, terjadilah
kesepakatan yang dilakukan atas nilai KHL ini.

109