Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 109

Judul               Penetapan upah minimum tak gunakan komponen KHL, ini penjelasan
                                    Kemenaker
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/penetapan-upah-minimum-tak-
                                    gunakan-komponen-khl-ini-penjelasan-kemenaker
                Jurnalis            Lidya Yuniartha
                Tanggal             2021-03-02 16:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar) Jadi
              KHL tidak dimasukkan sekarang tapi bukan berarti tidak dipakai. Karena dasar menghitungnya
              tetap pakai KHL, tapi menghitung tiap tahunnya tidak lagi menggunakan KHL

              neutral  -  Titus  Jogaswitani  (Direktur  Pengupahan  Kementerian  Ketenagakerjaan  Dinar)
              Sebaiknya datanya dari data empiris, apa yang ditemukan di masing-masing daerah tersebut,
              sehingga sangat fleksibel, sehingga sangat pas dengan kebutuhannya

              neutral - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar) Mestinya
              nilai  KHL  itu  tidak  disepakati  hanya  dihitung.  Kesepakatan  itu  sebelum  berangkat,  misalnya
              berasnya apa, itu sebelum berangkat. Walau ada nama dan jenis itu disebutkan dulu mana yang
              akan dihitung, itu adalah kesepakatan sebelum berangkat survei. Jadi nanti hasilnya disurvei
              berapapun nilainya, itu yang akan dihitung. Tetapi kenyataannya selama ini terbalik



              Ringkasan

              Pemerintah  sudah  menerbitkan  aturan  baru  mengenai  pengupahan  melalui  Peraturan
              Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pemerintah juga mengubah
              perhitungan  upah  minimum.  Bila  dalam  PP  nomor  78  tahun  2015  tentang  Pengupahan,
              penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan
              produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi,  di  aturan  terbaru  penetapan  upah  minimum
              berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.











                                                           108
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114