Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

terutama dalam aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi serta
manajemen layanan manfaat

Ringkasan

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau Bpjamsostek dipastikan akan
menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan
terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui JKP . Syarat pekerja
mendapatkan JKP harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJAMSOSTEK SIAP SELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN

Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau Bpjamsostek dipastikan akan
menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Ya, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ). Kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP
ini segera bisa terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang
sudah ada," kata Dirut Bpjamsostek Anggoro Eko Cahyo kepada pers di Jakarta, Selasa 2 Maret
2021.

Hal itu ditegaskan Anggoro saat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan
Pengawas dan Direksi Bpjamsostek periode 2021-2026 yang baru dilantik Preside Joko Widodo.

Penyerahan dilakukan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan memberikan
perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui JKP .

Syarat pekerja mendapatkan JKP harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi kerja atau perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

Nila ada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya, maka akan
dikenakan dijatuhi sanksi.

"Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publilk tertentu," ujarnya.
Ida menyebutkan bahwa untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan
modal awal sebesar Rp 6 triliun di APBN 2021 ini.

"Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta Kerja, modal awal program JKP yang bersumber
dari APBN sebesar Rp 6 triliun," ujarnya.

111