Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 113
JKP ini akan menjadi tanggungan pemerintah untuk membayarkan iuran ke BPJS
Ketenagakerjaan. Nantinya peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK.
Besaran manfaat yang akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen
pada bulan berikutnya.
4 Tantangan Pada kesempatan tersebut, Dirut Bpjamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan
bahwa dia beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung
tinggi integritas, profesionalitas, dan tata kelola yang baik, serta tetap mengedepankan inovasi.
"Secara umum dan berdasarkan ISSA, ada 4 tantangan yang siap kami hadapi ke depan, yang
pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada
pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan
kami dan selanjutnya peningkatan IT Agility" ungkap Anggoro.
Dia menjelaskan, dari kondisi jaminan sosial sekarang, pihaknya memiliki startegi besar dalam
100 hari pertama yang disebut Same Day Service. Dia dan Direksi Bpjamsostek ingin memberikan
dampak nyata yang langsung berdampak bagi tenaga kerja.
Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menetapkan jajaran direktur teknis yang
membidangi masing-masing direktorat yaitu : Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi
Informasi - Pramudya Iriawan Buntoro Direktur Keuangan - Asep Rahmat Suwandha Direktur
Umum dan SDM - Abdur Rahman Irsyadi Direktur Kepesertaan - Zainudin Direktur Pelayanan -
Roswita Nilakurnia Direktur Pengembangan Investasi - Edwin Michael Ridwan Anggoro berharap
sinergi positif yang terjalin dengan DJSN mampu meningkatkan kinerja Bpjamsostek, untuk
mewujudkan visi dan misi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada
peserta.
"Dari sisi kepesertaan, kami akan memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan
pembayaran bagi peserta. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan
mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric, kami juga sangat
concern dengan data dan kolaborasi" ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Bpjamsostek, Muhammad Zuhri menyatakan siap
bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan
kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.
"Kami membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama
para pekerja agar kami mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,"
tambah Zuhri.
Zuhri mengungkapkan 6 lompatan besar yang akan dilakukan Dewas BPJAMSOTEK dalam
melaksanakan perencanaan pengawasan antara lain peningkatan kepesertaan yang berbasis
sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis,
memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional Bpjamsostek,
menindaklanjuti rekomendasi DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, menyelesaikan GAP antara
regulasi dengan implementasi operasional.
Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni yang diwakili oleh Iene Muliati mengatakan, melalui
penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru, DJSN optimistis
Bpjamsostek mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang
berkualitas bagi pekerja Indonesia.
"Kami berharap hal ini dapat lebih ditingkatkan hingga mencapai titik maksimal bagi
kesejahteraan pekerja Indonesia, terutama dalam aspek manajemen kepesertaan, manajemen
risiko dan investasi serta manajemen layanan manfaat," tutur Iene.***.
112
