Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 121
bahwa ketentuan itu tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja
berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan menjalankan hak waktu istirahat
atau cutinya.
Situasi itu juga menjamin ketika pekerja sudah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan,
tapi pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala
yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
Terkait alasan berhalangan, PP itu memastikan pekerja yang sakit hingga tidak dapat bekerja,
pekerja perempuan yang merasa sakit di hari pertama kedua masa haid, pekerja yang menikah
atau menikahkan anaknya, melakukan khitan anak, pembaptisan anak, istri melahirkan atau
keguguran, keluarga meninggal dunia akan tetap mendapatkan haknya.
Hak waktu istirahat atau cuti yang dimaksud adalah hak cuti mingguan, cuti tahunan, istirahat
panjang, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan atau istirahat karena mengalami keguguran
kandungan. Pemberlakuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang telah
diterbitkan pada akhir Februari 2021 bersama 44 PP turunan UU Cipta Kerja yang lain, resmi
menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Meski PP Nomor 78 itu dicabut, substansi isinya banyak yang dimasukkan kembali ke PP Nomor
36 Pengupahan," tegas Dinar.
120
