Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 146
Judul Ingat! Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja Sesuai Aturan Bisa Dibui
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5477714/ingat-
pengusaha-tak-bayar-upah-pekerja-sesuai-aturan-bisa-dibui
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2021-03-02 14:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
(Binwasnaker dan K3) Kemnaker) Ini merupakan tantangan baru bagi pengawas
ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya, baik memberikan perlindungan bagi pekerja
namun juga memberikan kondisi yang kondusif dan kepastian hukum dalam berusaha
negative - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
(Binwasnaker dan K3) Kemnaker) Jadi kalau pengusaha terlambat membayar (upah) ada sanksi
administratif, ada sanksi pidana malahan (jika) pengusaha terlambat membayar upah
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
(Binwasnaker dan K3) Kemnaker) Ternyata setelah diperingatkan oleh pengawas, pengusahanya
membayar namun pekerja masih menginginkan lagi ada haknya dia, itu mekanisme yang
berbeda. Untuk mekanismenya kita akan melihat apakah masuk dalam peraturan perusahaan
atau masuk dalam PKB
Ringkasan
Pemerintah menegaskan kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja memberikan kepastian
hukum dan tidak merugikan pekerja. Salah satunya diatur soal larangan pengusaha membayar
upah di bawah minimum yang ditetapkan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan kepastian
pengupahan sangat penting sebab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
INGAT! PENGUSAHA TAK BAYAR UPAH PEKERJA SESUAI ATURAN BISA DIBUI
Pemerintah menegaskan kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja memberikan kepastian
hukum dan tidak merugikan pekerja. Salah satunya diatur soal larangan pengusaha membayar
upah di bawah minimum yang ditetapkan.
145
