Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 147
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker,
Haiyani Rumondang mengatakan kepastian pengupahan sangat penting sebab untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi.
"Ini merupakan tantangan baru bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya,
baik memberikan perlindungan bagi pekerja namun juga memberikan kondisi yang kondusif dan
kepastian hukum dalam berusaha," katanya dalam Talk Show tentang Pengupahan secara
virtual, Selasa (2/3/2021).
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Koordinator Pengawasan Norma Kebebasan Berserikat, Tanti
mengatakan pengusaha yang tidak membayar upah kepada pekerja bisa diberikan sanksi denda
hingga pidana.
"Jadi kalau pengusaha terlambat membayar (upah) ada sanksi administratif, ada sanksi pidana
malahan (jika) pengusaha terlambat membayar upah," tuturnya dalam kesempatan yang sama.
Pengusaha akan terbebas dari jeratan pidana jika mereka sudah membayar upah meskipun telat.
Namun pekerja juga berhak meminta denda keterlambatan upah kepada pengusaha jika sudah
sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB).
"Ternyata setelah diperingatkan oleh pengawas, pengusahanya membayar namun pekerja masih
menginginkan lagi ada haknya dia, itu mekanisme yang berbeda. Untuk mekanismenya kita akan
melihat apakah masuk dalam peraturan perusahaan atau masuk dalam PKB," tandasnya.
146
