Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 175
"Secara umum dan berdasarkan ISSA, ada 4 tantangan yang siap kami hadapi ke depan, yg
pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada
pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan
kami dan selanjutnya peningkatan IT Agility " ucapnya.
Anggoro menjelaskan dari kondisi jaminan sosial sekarang, pihaknya memiliki startegi besar
dalam 100 hari pertama yang disebut Same Day Service. Pihaknya ingin memberikan dampak
nyata yang langsungdirasakan bagi tenaga kerja.
Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menetapkan jajaran direktur teknis yang
membidangi masing-masing direktorat. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
Pramudya Iriawan Buntoro. Direktur Keuangan Asep Rahmat Suwandha.Direktur Umum dan
SDM Abdur Rahman Irsyadi. Direktur Kepesertaan Zainudin. Direktur Pelayanan Roswita
Nilakurnia. Direktur Pengembangan Investasi Edwin Michael Ridwan.
“Dari sisi kepesertaan, kami akan memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan
pembayaran bagi peserta. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan
mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric, kami juga sangat
concern dengan data dan kolaborasi” ungkapnya.
Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, BPJAMSOSTEK dipastikan akan menyelenggarakan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
“Ya, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP
ini segera bisa terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang
sudah ada,” tambah Anggoro.
Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri, “Kami membutuhkan partisipasi dan
dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama para pekerja agar kami mampu
menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Zuhri.
Zuhri mengungkapkan 6 lompatan besar yang akan dilakukan Dewas BPJAMSOTEK. Antara lain
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan
pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi,
memenuhi standar operasional BPJAMSOSTEK, menindaklanjuti rekomendasi DJSN dan
pemeriksaan khusus BPK RI, menyelesaikan GAP antara regulasi dengan implementasi
operasional.
174
