Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

Plt. Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengatakan dalam PP 36 tahun
2021 itu dalam pasal 21 diatur mengenai struktur skala upah. Oleh karena itu, ia menghimbau
kepada perusahaan-perusahaan untuk segera membuat struktur dan skala upah .

Menurutnya, secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam undang-undang Cipta kerja
dan PP ini meliputi, pertama penetapan upah minimum yang proporsional dan implementatif, ini
merupakan suatu tools untuk menetapkan upah minimum yang proporsional dan implementasi.

"Kedua, kita juga mengatur mengenai struktur dan skala upah. Untuk upah yang berkeadilan.
Untuk itu saya mohon nanti perusahaan-perusahaan untuk bisa segera membuat struktur dan
skala upah di setiap perusahaannya," kata Tri Retno dalam Talkshow Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3/2021) Ia menegaskan struktur dan
skala upah ini penting sekali, karena nantinya peraturan tersebut akan digunakan oleh pekerja
untuk menetapkan upahnya pada saat ia bekerja pada berapa tahun ke depan.

"Upahnya sudah sampai berapa, ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh
perusahaan," katanya.

Adapun bunyi Pasal 21 yang mengatur terkait struktur dan skala usaha dalam PP 36 tahun 2021:
1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada
seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan (3) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan
sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

.

Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinar Titus
Jogaswitani memastikan setiap pekerja atau buruh yang melakukan cuti tetap dibayarkan hak
upahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

Terkait dengan yang jadi pertanyaan upah cuti tidak bayar, karena temen-temen sakit nggak
dibayar, terus yang haid tidak dibayar, itu tidak benar!," tegas dia dalam acara Talkshow
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Selasa (2/3/2021).

Dinar mengungkapkan, dengan terbitnya PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tak serta
merta menghapus berbagai aturan yang dimuat dalam PP No.78/2015 tentang pengupahan.
Salah satunya terkait ketentuan tentang hak cuti yang tetap dibayar.

"Jadi, meskipun PP (78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) di cabut. Namun, substansi isinya
banyak yang dimaksudkan dalam pp Pengupahan," terangnya.

Dalam materi pemaparannya, aturan hak cuti PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan diatur
dengan jelas dalam bab 7 pasal 40. Di mana pada Ayat 1 memang disebutkan bahwa upah tidak
dibayar apabila tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Tetapi pada ayat 2
berbunyi bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib
membayar upah jika pekerja/buruh: a. Berhalangan; b. Melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya; c. Menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau d. Bersedia melakukan
pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan
pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

200