Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 233
Judul Aturan Turunan UU Cipta Kerja Rampung, Kemnaker: Cuti Tetap
Dibayar!
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5477261/aturan-
turunan-uu-cipta-kerja-rampung-kemnaker-cuti-tetap-dibayar
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2021-03-02 10:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Ditjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan) Tidak masuk
kerja karena berhalangan seperti pekerja sakit, pekerja mengkhitankan anak, artinya semua
tetap dibayar meski tidak masuk kerja. Termasuk cuti karena istirahat, tidak melakukan
pekerjaan karena sakit, pekerja perempuan haid selama itu sakit sehingga dia tidak masuk kerja
itu tetap dibayar
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Ditjen PHI JSK Kementerian Ketenagakerjaan) Ini memang
tidak dijelaskan rinci dalam UU Cipta Kerja, tapi di dalamnya ada anak-anaknya untuk
melaksanakan yang isinya seperti itu di PP 36, semuanya ada
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah jika adanya Undang-undang (UU) Cipta
Kerja membuat pekerja atau buruh dirugikan. Salah satu yang sempat ramai soal hak cuti yang
tidak dibayar. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menegaskan pekerja
atau buruh yang melakukan cuti tetap dibayar. Hal itu tertuang dalam Pemerintah Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang saat ini sudah ditetapkan.
ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA RAMPUNG, KEMNAKER: CUTI TETAP DIBAYAR!
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah jika adanya Undang-undang (UU) Cipta
Kerja membuat pekerja atau buruh dirugikan. Salah satu yang sempat ramai soal hak cuti yang
tidak dibayar.
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menegaskan pekerja atau buruh yang
232
