Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

pengupahan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan dinamika perubahan ekonomi
global, dan memerlukan respons cepat dan tepat.
"Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pengupahan salah satu
faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika tersebut," kata
Haiyani dalam talkshow virtual Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan, Selasa (2/3).

Terdapat beberapa pokok-pokok yang diatur dalam PP 36/2021 di antaranya upah minimum
ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha tetap dilarang
membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.

Dalam paparannya, Haiyani menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas.

Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh di perusahaan dengan ketentuan yakni sekurang-kurangnya sebesar 50% dari
rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati sekurang-
kurangnya 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Selain itu, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan, kecuali jika pekerja/buruh berhalangan, melakukan kegiatan di luar pekerjaan,
menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya; atau bersedia melakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau
kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Haiyani meminta kepada para pengusaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan menjalankannya dengan bijak dan profesional.

"Kami ingin mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan, dan menggunakan fasilitas
kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha secara bijak dan proposional dengan tetap
mengedepankan itikad baik, musyawarah dan mufakat," jelasnya. (E-3).

229