Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 227
Ringkasan
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Haiyani Rumondang mengatakan, peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting dalam
mendorong percepatan pemulihan ekonomi di bidang ketenagakerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan akan terus mengoptimalkan pelatihan kerja di BLK sebagai salah satu cara
menekan angka pengangguran. Sekaligus meningkatkan program-program perluasan kerja dan
padat karya. "Kemnaker akan terus melakukan peningkatan kompetensi melalui berbagai
kegiatan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah pusat maupun daerah. Kami juga
akan terus melakukan berbagai kegiatan perluasan kesempatan kerja," kata Menteri
Ketenagkaerjaan, Ida Fauziyah, usai menghadiri Grand Final Debat Virtual Ketenagakerjaan 2021
di Pusat Diklat SDM Kemnaker, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2021).
PENTINGNYA PERAN PENGAWAS KETANAGKERJAAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI
Jakarta - Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3)
Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting
dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di bidang ketenagakerjaan.
"Peran pengawas ketenagakerjaan sangat penting. Kepada para pengawas ketenagakerjaan
saya minta tidak hanya memastikan penerapan dan penegakan hukum, namun juga perlu
melakukan pembinaan, advokasi dan mendorong pihak pengusaha dan pekerja serta stakeholder
yang terkait," kata Haiyani dalam Talkshow Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, Selasa (2/3/2021).
Dengan begitu, dapat menciptakan kondisi tempat kerja yang harmonis, saling pengertian dan
sekaligus produktif. Maka kondisi ketenagakerjaan tidak menghambat bahkan dapat mendorong
percepatan pemulihan ekonomi.
Menurutnya, keberadaan Pengawas ketenagakerjaan harus bisa dirasakan sebagai kehadiran
negara, khususnya dalam kondisi yang saat ini, semua sendi perekonomian dan sosial terkena
dampak pandemi covid-19.
"Jadilah sebagai solusi dan pengayom bagi pengusaha, pekerja dan stakeholder kita. Jiwa korsa
sebagai pengawas ketenagakerjaan harus diarahkan untuk menjadi sosok yang profesional,
produktif, kompetitif, inovatif dan berkarakter," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi kebijakan dan implementasi pengupahan perlu direspon
dengan tata kerja pengawasan yang lebih efektif, penggunaan teknologi yang inovatif dan
pelaksanaan pemeriksaan pengupahan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya
melalui perbankan atau instansi lainnya.
Selain itu dengan UU Cipta kerja, kewajiban membayar upah telah menjadi sanksi pidana, hal ini
perlu dirumuskan mekanisme yang standar dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
"Ini merupakan tantangan baru bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya,
baik memberikan perlindungan bagi pekerja namun juga memberikan kondisi yang kondusif dan
kepastian hukum dalam berusaha," pungkasnya.
.
Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mengoptimalkan pelatihan kerja di BLK sebagai salah
satu cara menekan angka pengangguran. Sekaligus meningkatkan program-program perluasan
kerja dan padat karya.
226
