Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 229
Judul Pengusaha Dilarang Membayar Upah di bawah Ketetapan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Aturan Upah Buruh
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/387954/pengusaha-dilarang-
membayar-upah-di-bawah-ketetapan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-02 10:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan
melambat. Pengupahan salah satu faktor yang memberikan dampak yang sangat signifikan
terhadap dinamika tersebut
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Kami ingin mematuhi semua ketentuan yang sudah
ditetapkan, dan menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha secara
bijak dan proposional dengan tetap mengedepankan itikad baik, musyawarah dan mufakat
Ringkasan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai turunan dari
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menekankan para
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan. Direktur Jenderal
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binwasnaker dan K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan kebijakan pengupahan
perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan dinamika perubahan ekonomi global, dan
memerlukan respons cepat dan tepat.
PENGUSAHA DILARANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH KETETAPAN
PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai turunan dari
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menekankan para
pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.
Direktur Jenderal Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan kebijakan
228
