Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 57
Judul Kemnaker Gencar Sosialisasikan Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5478498/kemnaker-gencar-
sosialisasikan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Jihaan Khoirunnisaa
Tanggal 2021-03-02 22:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sosialisasi ini tidak berhenti di sini saja, kami akan terus
berkomitmen untuk menyosialisasikan semua ketentuan peraturan perundangan pelaksana dari
UU Ciptaker. Semoga dapat memberikan informasi dan pemahaman yang baik
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus
dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi para pekerjanya
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam
pengembangan usaha yang akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan
pekerja dan keluarga
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Kita semua berharap perubahan kebijakan pengupahan ini
dapat memberikan dampak yang positif bagi tenaga kerja. pekerja/buruh dan juga dunia usaha.
Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan pengupahan yang baru ini dapat menjadi solusi bersama
dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19
neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Dan keenam, penguatan
eksistensi Dewan Pengupahan
Ringkasan
Kemnaker berkomitmen terus menyosialisasikan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan
turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan kepada para
pemangku kepentingan. Dengan begitu, diharapkan tercipta pemahaman yang sama antar
stakeholders, sehingga dapat meningkatkan implementasi keempat PP. Adapun keempat PP
56

