Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 59
"Kita semua berharap perubahan kebijakan pengupahan ini dapat memberikan dampak yang
positif bagi tenaga kerja. pekerja/buruh dan juga dunia usaha. Selain itu, diharapkan bahwa
kebijakan pengupahan yang baru ini dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi dampak
pandemi COVID-19, " terangnya.
Di sisi lain, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih menjabarkan secara
umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan keempat PP meliputi 6 hal.
Pertama, penetapan upah minimum yang proporsional dan implementatif. Kedua, struktur dan
skala upah untuk upah yang berkeadilan. Ketiga, jenis upah berdasarkan satuan waktu yang
dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi pekerja paruh waktu melalui
pengaturan upah per jam.
Keempat, upah terendah bagi usaha mikro dan kecil sebagai dukungan ketahanan perusahaan
yang berada dalam kategori skala usaha tersebut, namun tetap memberikan pelindungan bagi
pekerja/buruh. Kelima, penegasan batas-batas kewenangan pemerintah daerah terkait bidang
pengupahan.
"Dan keenam, penguatan eksistensi Dewan Pengupahan, " pungkasnya.
Retno menilai, PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan pengupahan. Adapun materi yang
dimuat di dalamnya ada yang bersifat tetap, yaitu mempertahankan ketentuan lama atau yang
dimaksudkan sebagai penegasan, dan ada juga mengubah ketentuan lama, yakni menghapus
maupun mengganti dengan materi yang baru.
58
