Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

tersebut, yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP Nomor
35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan
PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

KEMNAKER GENCAR SOSIALISASIKAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA

Kemnaker berkomitmen terus menyosialisasikan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan
turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan kepada para
pemangku kepentingan. Dengan begitu, diharapkan tercipta pemahaman yang sama antar
stakeholders, sehingga dapat meningkatkan implementasi keempat PP.

Adapun keempat PP tersebut, yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing; PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

"Sosialisasi ini tidak berhenti di sini saja, kami akan terus berkomitmen untuk menyosialisasikan
semua ketentuan peraturan perundangan pelaksana dari UU Ciptaker. Semoga dapat
memberikan informasi dan pemahaman yang baik," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker,
Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Saat menjadi keynote speaker 'Bincang Informatif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan' di Jakarta, Haiyani meminta kepada pengusaha agar
mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan. Ia berharap para pengusaha bisa
menggunakan fasilitas kebijakan guna mempermudah kegiatan berusaha secara bijak dan
proporsional, dengan tetap mengedepankan itikad baik, musyawarah dan mufakat, serta
memiliki rasa kemitraan kepada pekerja.

"Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan baik. Sehingga bisa
secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta turut
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi para
pekerjanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Haiyani juga berpesan agar pekerja dan buruh dapat bekerja dengan penuh
semangat dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi diri, serta jeli melihat peluang
pengembangan karir dan penghasilan. Selain itu, diharapkan pekerja dan buruh bisa menjadi
partner musyawarah yang produktif.

"Sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan usaha yang akan
berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan pekerja dan keluarga," tuturnya.
Di sisi lain, ia pun mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan akan peran yang dimilikinya. Selain
memastikan penerapan dan penegakan hukum, Pengawas Ketenagakerjaan juga perlu
melakukan pembinaan, advokasi, dan mendorong pihak pengusaha dan pekerja serta
stakeholder terkait untuk mengimplementasikan aturan.
Menurutnya, Pengawas Ketenagakerjaan bersama dengan pengusaha dan pekerja harus
melakukan penyesuaian dan pemenuhan semua ketentuan, mencari inovasi-inovasi untuk
menciptakan kondisi tempat kerja yang harmonis, saling pengertian dan produktif, sehingga
dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

57