Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 82
Perusahaan penyelenggara jaminan sosial untuk tenaga kerja itu juga didorong mempersiapkan
diri dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dengan reputasi
yang tengah diuji dengan dugaan korupsi dan persiapan infrastruktur JKP, Ketua Komite Jaminan
Sosial DPN Apindo Soeprayitno menilai sejumlah prioritas yang dipatok BPJS Ketenagakerjaan di
bawah jajaran direksi baru bisa menjadi pembalik opini jika berhasil dicapai.
Dia pun memberi catatan pentingnya perbaikan kinerja demi mengamankan kepercayaan publik.
"Salah satunya dengan memperbaiki layanan. Dari yang bisa sampai seminggu mungkin
rampung dalam sehari. Perbaikan layanan ini bisa disusul dengan kepesertaan yang bertambah,"
kata Soeprayitno saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).
Dia pun memberi saran agar BPJS Ketenagakerjaan bisa siap menerapkan JKP. Jajaran direksi
menargetkan bisa menyelesaikan regulasi untuk JKP dalam 100 hari pertama kerja.
"Mereka punya tanggung jawab pengelolaan dana cash benefit untuk program ini dan perlu
koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk direalisasikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengemukakan
bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan operasional perusahaan berjalan baik ke
depannya, terutama di tengah kondisi asuransi sosial yang berhadapan dengan beragam
tantangan. "Mereka harus bisa menunjukkan pengelolaan berlangsung efisien jika dibandingkan
dengan perusahaan lain di industri sejenis dan bagaimana aset dikelola dengan baik, bukan
hanya return yang baik namun juga kualitasnya," kata Bob.
Terkait dengan perbaikan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Bob mengemukakan keikutsertaan
BPJS Ketenagakerjaan seharusnya bisa meningkat seiring dengan hadirnya upah minimum sektor
UMKM. Kehadiran upah minimum ini secara tidak langsung bakal mentransformasi UMKM
menjadi bisnis formal dengan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik.
"Dengan demikian keikutsertaan UMKM bisa meningkat dan ke depannya UMKM bisa menjadi
pilar ekonomi dan pekerjanya lebih terlindungi," kata Bob.
81
