Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 77
Ringkasan
Himawan Estu Bagijo Pemprov, Pemprov Jatim untuk kali pertama menjalankan Program
Bantuan Pelatihan dan Sertifkasi Bagi Calon Pekerja Migran sesuai amat UU No.18 Tahun 2017
tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
IMPLEMENTASIKAN UU 18/2017, KALI PERTAMA JATIM MIGRANT CARE DIGELAR
Himawan Estu Bagijo Pemprov, Pemprov Jatim untuk kali pertama menjalankan Program
Bantuan Pelatihan dan Sertifkasi Bagi Calon Pekerja Migran sesuai amat UU No.18 Tahun 2017
tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal itu disampaikan Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo dalam sosialisasi
program tersebut kepada 38 Disnaker Kabupaten/Kota, BLK milik Provinsi dan Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Dijelaskannya, program tersebut dikemas dengan nama Jatim Migrant Care (JMC) ini merupakan
bentuk nyata komitmen dan kontribusi Pemprov Jatim membantu meningkatkan ketrampilan dan
kompetensi bagi calon PMI.
"Program ini tentunya merupakan prestasi gubernur, komisi E DPRD Jatim, dan Bappeprov Jatim,
juga Disnakertrans Provinsi Jatim dalam membantu calon PMI untuk lebih sejahtera," ujarnya
kemarin, Selasa (2/3).
Dikatakannya, program ini juga implementasi yang membedakan antara bisnis proses rekrut dan
seleksi oleh Disnaker kabupaten kota, pelatihan oleh BLK dan penempatan calon PMI oleh
perusahaan P3MI, yang selama ini proses penempatan calon PMI seluruhnya menjadi bisnis
proses dilakukan sepenuhnya oleh P3MI.
"Untuk tahap ujicoba ini, disiapkan 651 orang pelatihan bagi calon PMI informal dan 160 orang
pelatihan bagi calon PMI formal di kejuruan las, elektronika, bangunan dan Spa," katanya.
Nantinya, kesemua pelaksanaan pelatihan dilakukan di 12 BLK milik Pemprov Jatim. Sedangkan
untuk rekrut dan seleksi, Disnakertrans Provinsi Jatim bekerjasama dengan 38 Disnaker
Kabupaten/Kota. Se Indonesia. "Baru Pemprov Jatim yang pertama menganggarkan dan
melaksanakan program ini. " ujarnya.
Himawan mengatakan, outcome pelaksanaan bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi calon PMI
dalam program JMC pada akhirnya diharapkan mampu menghadirkan fungsi dan intervensi
pemerintah secara optimal.
"Mulai layanan pra, selama dan purna tugas dan wujud nyata negara hadir untuk melayani
terutama kelompok masyarakat rentan," tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, sebagai komitmen Pemprov Jatim dalam implementasi amanat UU 18 tahun
2017 tentang keberpihakan pemerintah daerah melalui bantuan pelatihan, sertifikasi dan
penempatan kerja, hal ini merupakan penjabaran program Jatim Cettar.
"Diharapkan nanti mampu menjadi contoh harmonisasi, sinergitas dan kolaborasi antar lembaga
pemerintah serta peran Balai Latihan Kerja Pemerintah dalam meningkatkan kompetensi kerja
dan perlindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Himawan menekankan, dalam pelaksanaan nantinya sangat membutuhkan sinergi yang kuat
antara Disnaker Kabupaten/Kota, BLK dan Bursa Kerja/LTSA PMI yang dikelola UPT P2TK
76
