Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

ekonomi, di aturan terbaru penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
Meski aturan ini sudah ditetapkan, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Elly Rosita Silaban menyebut bahwa penetapan upah minimum seharusnya masih mengacu pada
KHL.

"Jadi kalau kami menyoroti pengupahan itu sebenarnya harus kembali ke KHL, dari situ kita bisa
berangkat untuk melakukan kenaikan gaji," ujar Elly kepada Kontan, Selasa (2/3).

Menurut Elly, KHL juga penting dalam penentuan upah minimum karena ada survei yang
dilakukan terlebih dahulu. Sementara menurutnya saat ini upah minimum didasarkan pada
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Bahkan dalam aturan tersebut upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan syarat
tertentu, dimana ini meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota
yang bersangkutan.

Menurut Elly, bila persyaratan tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, maka
kenaikan upah setiap tahun bisa dilakukan dengan memilih antara inflasi atau pertumbuhan
ekonomi atau angka mana yang lebih rendah. Sementara di sisi lain, menurutnya para pekerja
juga kesulitan untuk mengetahui terkait hal ini atau membaca neraca cash flow perusahaan.

Tak hanya itu, Elly juga menilai formula yang ditetapkan dalam penghitungan upah minimum ini
terlalu rumit. "Formulanya terlalu rumit, mestinya kalau upah minimum itu ditetapkan secara
mudah," katanya.

Lebih lanjut, Elly menyebut, penghitungan upah minimum juga harus berdasarkan KHL
mengingat saat ini pun terdapat berbagai hal yang dihadapi. Adanya pandemi Covid-19
menyebabkan adanya pengurangan gaji, pengurangan jam kerja hingga dirumahkan dan
pemutusan hubungan kerja (PHK). Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pun dianggap tidak
mendukung posisi pekerja.

Meski begitu, Elly pun menganggap, seharusnya PP ini belum bisa dilaksanakan terlebih dahulu
mengingat masih ada beberapa pihak yang mengajukan judicial review atas UU Cipta Kerja ini.
Menurutnya, bila terdapat beberapa pasal yang dibatalkan dalam aturan tersebut maka
menurutnya PP tersebut seharusnya tidak bisa digunakan. Elly pun memastikan pihaknya akan
tunduk atas keputusan yang ditetapkan nantinya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menerangkan mengapa penghitungan upah
minimum tak lagi menggunakan KHL.

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menerangkan, berdasarkan hasil
evaluasi penetapan nilai KHL serta perkembangan ketersediaan data empiris, penggunaan KHL
ini sudah tidak relevan lagi digunakan.

Hal ini lantaran penetapan KHL ini menggunakan pendekatan kelompok komoditas seperti
makanan dan minuman, sandang, perumahan dan lainnya. Padahal, menurut Titus, komponen
tersebut tak selalu ada di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, metode survei KHL ini juga sulit dipertanggungjawabkan karena pelaksanaan
survei tidak independen atau dipolitisir. Menurutnya, dalam penetapan nilai KHL ini berdasarkan
kesepakatan pihak tertentu.

71