Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021
P. 71
Judul KSBSI: Penghitungan upah minimum tetap harus berdasarkan KHL
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/ksbsi-penghitungan-upah-
minimum-tetap-harus-berdasarkan-khl
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-03-02 20:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Jadi
kalau kami menyoroti pengupahan itu sebenarnya harus kembali ke KHL, dari situ kita bisa
berangkat untuk melakukan kenaikan gaji
negative - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
Formulanya terlalu rumit, mestinya kalau upah minimum itu ditetapkan secara mudah
Ringkasan
Pemerintah sudah menerbitkan aturan baru mengenai pengupahan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pemerintah juga mengubah
perhitungan upah minimum. Bila dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, di aturan terbaru penetapan upah minimum
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Elly menyebut, penghitungan
upah minimum juga harus berdasarkan KHL mengingat saat ini pun terdapat berbagai hal yang
dihadapi. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pengurangan gaji, pengurangan jam
kerja hingga dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Adanya Undang-Undang Cipta
Kerja ini pun dianggap tidak mendukung posisi pekerja.
KSBSI: PENGHITUNGAN UPAH MINIMUM TETAP HARUS BERDASARKAN KHL
Pemerintah sudah menerbitkan aturan baru mengenai pengupahan melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pemerintah juga mengubah
perhitungan upah minimum.
Bila dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum didasarkan
atas kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
70
