Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

4 TANTANGAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN YANG BARU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan
petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan
Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK hari ini.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, setiap direksi siap
melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dengan
tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi.

"Secara umum dan berdasarkan ISSA, ada empat tantangan yang siap kami hadapi ke depan,
yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan
pada pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan
layanan kami dan selanjutnya peningkatan IT Agility" ungkap Anggoro.

Anggoro menjelaskan dari kondisi jaminan sosial sekarang, pihaknya memiliki strategi besar
dalam 100 hari pertama yang disebut Same Day Service. Dirinya dan Direksi BPJAMSOSTEK ingin
memberikan dampak nyata yang langsung berdampak bagi tenaga kerja.

Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menetapkan jajaran direktur teknis yang
membidangi masing-masing direktorat. Adapun nama-nama tersebut, yaitu: Direktur
Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi - Pramudya Iriawan Buntoro Direktur Keuangan
- Asep Rahmat Suwandha Direktur Umum dan SDM - Abdur Rahman Irsyadi Direktur Kepesertaan
- Zainudin Direktur Pelayanan - Roswita Nilakurnia Direktur Pengembangan Investasi - Edwin
Michael Ridwan Anggoro Dia juga berharap sinergi positif yang terjalin dengan DJSN mampu
meningkatkan kinerja BPJAMSOSTEK, untuk mewujudkan visi dan misi dalam memberikan
perlindungan dan pelayanan terbaik kepada peserta.

"Dari sisi kepesertaan, kami akan memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan
pembayaran bagi peserta. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan
mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric, kami juga sangat
concern dengan data dan kolaborasi," ungkapnya.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, BPJAMSOSTEK dipastikan akan menyelenggarakan
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Ya, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami,
yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP
ini segera bisa terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang
sudah ada," tambah Anggoro.

67