Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MARET 2021

KONDISI KEUANGAN MEMBAIK, BPJS KESEHATAN SIAP INVESTASIKAN DANA
JAMINAN SOSIAL
JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersiap untuk melakukan
investasi dana jaminan sosial yang berasal dari iuran peserta, seiring terus membaiknya kondisi
keuangan. Selama ini investasi belum pernah terjadi karena defisit yang terus menjangkit.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pemerintah Mohamad Subuh
menjelaskan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial dari program jaminan kesehatan nasional
(JKN) menjadi salah satu perhatiannya terhadap jajaran dewan pengawas dan direksi BPJS
Kesehatan periode 2021-2026.

Jajaran manajemen itu mengawali masa kerjanya dengan kondisi keuangan yang telah membaik,
ditandai dengan terjadinya surplus arus kas dana jaminan sosial (DJS) Rp18,7 triliun. Meskipun
begitu, dari sisi aset netto masih terjadi defisit Rp6,3 triliun karena pencadangan yang belum
memenuhi ketentuan.
Menurut Subuh, membaiknya kondisi keuangan membuat BPJS Kesehatan harus menyiapkan
strategi investasi agar nantinya DJS dapat lebih berkembang. DJSN pun akan membawa kabar
persiapan investasi BPJS Kesehatan kepada Presiden Joko Widodo.

"Dari kajian kami, salah satunya adalah mengusulkan investasi DJS. Boleh tidaknya itu kami
usulkan kepada presiden, karena kendali penuh pelaksanaan jaminan sosial ada di presiden
[termasuk terkait upaya investasi DJS]," ujar Subuh pada Selasa (2/3/2021).

Dia mengambil contoh BPJS Ketenagakerjaan sebagai 'saudara' sesama penyelenggara jaminan
sosial. Badan tersebut melakukan investasi untuk mengembangkan DJS, sehingga berkontribusi
dalam mengakselerasi pertumbuhan dananya dan berbuah imbal hasil bagi para peserta.

BPJS Kesehatan dapat melakukan investasi setelah kondisi keuangan dan pengelolaannya ada
dalam kondisi yang benar-benar sehat. Subuh menyebutkan bahwa investasi di antaranya dapat
dilakukan setelah dana cadangan mencapai dua kali dari nilai klaim bulanan atau melebihi syarat
minimal aset netto.

"Investasi memang diperuntukkan agar bisa mempertahankan keberlangsungan [sustainability]
jaminan sosial itu sendiri," ujarnya.

Meskipun begitu, Subuh menekankan agar BPJS Kesehatan sangat berhati-hati dalam
menentukan arah investasi DJS nantinya. Berbagai bentuk dan kebijakan investasi dapat
dilakukan selama memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate
governance ).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa saat ini arus kas DJS
sudah aman, tidak terdapat lagi keterlambatan pembayaran klaim program JKN. Namun,
pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai jumlah aset netto minimal senilai
Rp13,9 triliun.

"Tingkat kesehatan keuangan itu minimal 1,5 bulan dari estimasi pembayaran klaim [bulanan]
yang sekarang sekitar Rp13,9 triliun. Kami mengapresiasi jajaran direksi sebelumnya, selama ini
biasanya defisitnya banyak tapi sekarang aset netto sudah mendekati [jumlah minimal] dan tidak
seperti dulu," ujar Ghufron.

Di tengah perbaikan kondisi keuangan itu, tata kelola perusahaan akan menjadi fokus jajaran
direksi agar program JKN menjadi lebih optimal. Jajaran direksi pun akan mengupayakan
berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan iuran agar kondisi DJS lebih kuat, selain
melalui investasi yang akan disiapkan.

73