Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 12

Negosiasi  itu  tidak  lepas  dari  harga  pasar  yang  berlaku  di  antara  para  penyalur.  Untuk  DKI
              Jakarta, misalnya, hingga tahun 2020, gaji ART rata-rata mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5
              juta  tergantung  dari  pengalaman  kerja  ART  bersangkutan.  Ukuran  pengalaman  ini  biasanya
              terkait dengan umur dan lama pengalaman bekerja.

              Sementara  itu,  jika  mengambil  lewat  yayasan,  pihak  keluarga  yang  mempekerjakan  ART
              mengikuti  ketentuan  yang  lebih  kaku.  Sebuah  keluarga  harus  memenuhi  biaya  administrasi,
              standar upah sesuai tingkat pengalaman, uang jaminan, antar jemput, bahkan swab test Covid-
              19.

              Bukan  hal  yang  aneh  kalau  calon  majikan  harus  mengeluarkan  biaya  jutaan  rupiah  untuk
              kebutuhan ini. Apalagi, biaya ekstra untuk iklan sejumlah yayasan penyalur juga menjadi tren
              yang secara tidak langsung dibebankan juga kepada keluarga calon pengguna jasa ART.

              Kepastian regulasi

              Persoalan upah ART secara implisit sebetulnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13
              Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015
              juga mengatur secara umum tentang upah ART.

              Namun, kedua regulasi itu tetap tak menjelaskan hak ART, khususnya terkait standar upah,
              secara detail dan jelas. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun mengupayakan payung regulasi
              yang mengatur khusus mengenai ART.

              Sayang, upaya melahirkan regulasi khusus mengenai ART telah mengalami perjalanan panjang
              yang belum kunjung berakhir sejauh ini. Sejak 2004, RUU PRT sudah masuk dalam Program
              Legislasi Nasional (Proleg-nas) di DPR Upaya pemerintah mewujudkan produk hukum bagi ART
              semakin serius ditindaklanjuti melalui survei dan studi banding ke sejumlah negara. Namun, hasil
              dari survei, studi banding, dan RUU PRT kemudian terhenti di Badan Legislasi DPR pada 2014.

              Tahun  lalu,  RUU  PRT  kembali  masuk  dalam  Prolegnas  DPR  Pada  satu  sisi,  hal  ini  kembali
              memunculkan  harapan  besar  bagi  ART  untuk  mendapatkan  kepastian  hak  dan  kewajiban  di
              dalam pekerjaannya.

              Namun, perjalanan panjang regulasi ART juga menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan
              upaya ini dapat kembali berujung tanpa hasil. Pada titik inilah kesadaran dan ke mauan politik
              pemerintah dan pembuat kebijakan akan menjadi kunci penentu hasil akhir RUU PRT.

              (KRISHNA P PANOLIH DAN BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

              caption: Nyoman Trianawati, Juni 2019, memberi tahu asisten rumah tangga barunya, Ujang,
              berbagai pekerjaan yang harus dilakukan di rumahnya di Jakarta Selatan.





















                                                           11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17