Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

negative - Sunarwan (Kepala Kejari Purwokerto) Setelah alat bukti cukup, kami akan ekspos
untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Nantinya akan dijerat Pasal
2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Ringkasan

Terkait kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan Sosial ( JPS ) dari Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan
saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa 9 Maret 2021,
mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan.

DUGAAN KORUPSI DANA JPS KEMNAKER RP1,9 MILIAR, KEJARI PURWOKERTO
SITA RP470 JUTA

Terkait kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan Sosial ( JPS ) dari Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto,
Kabupaten Banyumas, Selasa 9 Maret 2021, mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan
barang bukti saat melakukan penggeledahan.

"Hari ini (9 Maret 2021), kami melakukan pengamanan atau penggeledahan untuk menemukan
sebagian barang bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi) yang kami periksa hari ini, berhasil
kami sita uang sebesar Rp470 juta," kata Sunarwan.

Selain itu, Sunarwan mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengamankan 38 stempel kelompok
dari total 48 kelompok, satu unit komputer.

Serta beberapa dokumen perjanjian kerja sama antara 48 kelompok dan Direktorat
Pengembangan dan Perluasan Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Bina Penta dan PKK) Kemnaker RI.
Sunarwan menyatakan, total bantuan dari Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI untuk 48
kelompok itu mencapai Rp1,920 miliar yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)
milik kelompok, masing-masing mendapatkan Rp40 juta.

"Saat masing-masing perwakilan kelompok menarik uang tersebut, seseorang telah menunggu
di luar kantor BRI. Dan ketika kelompok itu keluar dari bank, orang tersebut meminta seluruh
uang itu, sehingga total ada Rp1,920 miliar," tuturnya.

Kepala Kejari Purwokerto itu juga mengatakan bahwa pencairan dana program JPS dari
Kemnaker tersebut pada tanggal 1 Desember 2020.

Sunarwan mengungkapkan bantuan program JPS dari Kemnaker tersebut sebenarnya ditujukan
untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat akibat Covid-19, baik yang menjadi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun menganggur.

Dalam hal ini, Sunarwan menyebut Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker memberikan bantuan
kepada kelompok masyarakat di desa dan masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang.

321