Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 323
"Tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut. Biar kelompok di desa bisa berusaha,
bisa mendirikan usaha yang mandiri, tetapi ternyata dalam praktiknya, uang untuk 48 kelompok
ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Sisa uang itu yang bisa
kami ketemukan di sini," katanya.
Sunarwan juga mengatakan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi program JPS Kemnaker
tersebut, pihaknya belum menetapkan tersangka.
Dalam hal ini, pihaknya baru memeriksa sejumlah saksi, salah satunya berinisial AM berusia 26
tahun, pekerja swasta, warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
"AM baru hari ini (9 Maret 2021) kami periksa. Tadi kami periksa sebagai saksi, kemudian dari
hasil keterangan yang bersangkutan, kami segera amankan semua yang kami sita hari ini,"
ucapnya.
Sunarwan mengatakan 48 kelompok itu merupakan usaha mandiri baru yang dibentuk oleh AM.
"Nama kelompok ini, kalau dapat saya katakan hanya digunakan untuk nama saja," ujarnya.
Selain itu, pihaknya masih mendalami penggunaan uang yang sebenarnya merupakan hak
kelompok tersebut.
"Hari ini (9 Maret 2021), kemi memeriksa saksi sebanyak tujuh orang. Dari tujuh orang itu, lima
di antaranya adalah kelompok yang seharusnya menerima uang ini, sedangkan yang dua orang
adalah AM dan MT (37) yang juga warga Desa Sokawera," tutur Sunarwan.
Ia juga mengungkapkan masing-masing kelompok sebenarnya sudah berupaya melakukan apa
yang sudah mereka tandatangani dalam perjanjian yang dilakukan dengan Kemnaker .
Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat tersebut sebenarnya menolak ketika seluruh uang
program JPS tersebut diminta, namun akhirnya mereka tak kuasa menolaknya.
"Sejak minggu kemarin, total kelompok yang sudah kami periksa ada 14 kelompok. Sore tadi
hingga malam ini, kami lakukan penggeledahan di rumah AM untuk mengumpulkan barang
buktinya dulu," katanya.
Menurut Sunarwan, pihaknya tidak menggeledah rumah MT, namun dari dalam tasnya
ditemukan barang-barang yang diindiksikan terkait dengan kasus tersebut, sebagaimana Pikiran-
Rakyat.com kutip dari Antara.
Ia kemudian mengatakan penyelidikan dan pengumpulan informasi kasus dugaan korupsi
program JPS Kemnaker tersebut sudah dilakukan Kejari Purwokerto dalam tiga pekan terakhir
berdasarkan laporan masyarakat terutama dari kelompok.
Karena masih berstatus saksi, pihaknya belum melakukan penahanan terhadap AM dan MT.
Menurut Sunarwan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya
orang lain yang terlibat di dalamnya.
"Setelah alat bukti cukup, kami akan ekspos untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab
dalam kasus ini. Nantinya akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi," ujarnya.***.
322
