Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 327
negative - Hermawan Saputra (Pakar Kesehatan Masyarakat) Libur panjang apapun bentuknya
itu akan berkaitan dengan volume pariwisata, volume orang yang bergerak dari satu ke area
lain. Setiap ada liburan akan ada volume pariwisata, pada akhirnya kasus naik
positive - Hermawan Saputra (Pakar Kesehatan Masyarakat) Mudah-mudahan semua bisa
membatasi diri
Ringkasan
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau pekerja/buruh tidak
bepergian ke luar kota jelang libur peringatan Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari
Raya Nyepi.
INGAT KLASTER COVID LIBURAN PANJANG! MULAI BESOK BURUH DAN PEKERJA
DILARANG PERGI KE LUAR KOTA
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau pekerja/buruh tidak
bepergian ke luar kota jelang libur peringatan Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari
Raya Nyepi.
Hal ini diperkuat lewat Surat Edaran (SE) Menaker RI tertanggal Selasa (9/3/2021) untuk
mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Mengimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
kota selama periode libur Hari Isra Miraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Ida.
Dalam SE tersebut, Menaker mengingatkan bahwa dalam kondisi terpaksa para pekerja/buruh
yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar kota, maka wajib untuk menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.
Namun bila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk bepergian, maka wajib
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M.
Di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga
jarak atau physical distancing, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.
Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satgas
COVID-19.
Termasuk mematuhi peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah(Pemda) asal dan tujuan
perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
"Para pekerja/buruh pun harus mematuhi kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang
ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Satgas COVID-19, dan protokol kesehatan yang
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Menaker Ida juga meminta kepada para Gubernur untuk menindaklanjuti dan menyampaikan SE
Kementerian Ketenagakerjaan kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait.
Sehari sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
RB) mengeluarkan edaran larangan bepergian ke luar daerah bagi aparatur sipil negara (ASN).
326
