Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 330
"Hari ini, kami melakukan pengamanan atau penggeledahan untuk menemukan sebagian barang
bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi) yang kami periksa hari ini, berhasil kami sita uang
sebesar Rp470 juta," kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan saat konferensi pers di kantornya
pada Selasa malam, 9 Maret 2021.
Kejaksaan juga mengamankan 38 stempel kelompok dari total 48 kelompok, satu unit komputer,
beberapa dokumen perjanjian kerja sama antara 48 kelompok dengan Direktorat Pengembangan
dan Perluasan Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Bina Penta dan PKK) Kemnaker RI.
Total bantuan dari Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI untuk 48 kelompok itu mencapai
Rp1,920 miliar yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik kelompok, masing-
masing mendapatkan Rp40 juta.
"Saat masing-masing perwakilan kelompok menarik uang tersebut, seseorang telah menunggu
di luar kantor BRI. Dan ketika kelompok itu keluar dari bank, orang tersebut meminta seluruh
uang itu, sehingga total ada Rp1,920 miliar," katanya.
Menurut dia, pencairan dana program JPS dari Kemnaker itu pada tanggal 1 Desember 2020. Ia
mengatakan bantuan program JPS dari Kemnaker sebenarnya ditujukan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat akibat COVID-19, baik yang menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK) maupun menganggur.
Dalam hal ini, katanya, Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker memberikan bantuan kepada
kelompok masyarakat di desa dan masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang.
"Tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut, biar kelompok di desa bisa berusaha,
bisa mendirikan usaha yang mandiri, tetapi ternyata dalam praktiknya, uang untuk 48 kelompok
ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Sisa uang itu yang bisa
kami ketemukan di sini," katanya.
Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi program JPS Kemnaker, Kejaksaan belum menetapkan
tersangka. Jaksa baru memeriksa sejumlah saksi, salah satunya berinisial AM (26), pekerja
swasta, warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
Ia mengatakan 48 kelompok itu merupakan usaha mandiri baru yang dibentuk oleh AM. "Nama
kelompok ini, kalau dapat saya katakan, hanya digunakan untuk nama saja," katanya.
Menurut dia, pihaknya masih mendalami penggunaan uang yang sebenarnya merupakan hak
kelompok tersebut.
“Kami memeriksa saksi sebanyak tujuh orang. Dari tujuh orang itu, lima di antaranya adalah
kelompok yang seharusnya menerima uang ini, sedangkan yang dua orang adalah AM dan MT
(37) yang juga warga Desa Sokawera," katanya.
Masing-masing kelompok sebenarnya sudah berupaya melakukan apa yang sudah mereka
tandatangani dalam perjanjian yang dilakukan dengan Kemnaker.
Selain itu, kata dia, kelompok-kelompok masyarakat sebenarnya menolak ketika seluruh uang
program JPS diminta, namun akhirnya mereka tak kuasa menolaknya.
Kejaksaan tidak menggeledah rumah MT, namun dari dalam tasnya ditemukan barang-barang
yang diindiksikan terkait dengan kasus itu.
Ia mengatakan penyelidikan dan pengumpulan informasi kasus dugaan korupsi program JPS
Kemnaker sudah dilakukan dalam tiga pekan terakhir, berdasarkan laporan masyarakat terutama
dari kelompok. Karena masih berstatus saksi, Kejaksaan belum menahan AM dan MT. (ant)
329
