Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 332
"Peraturan Pemerintah (PP) terkait JKP-nya itu ditetapkan sejak tanggal 2 Februari. Jadi 2
Februari itu sudah berjalan argonya si JKP," ujarnya dalam Diskusi Daring 'Membedah Asuransi
Pengangguran di Masa Marak PHK' Selasa (9/3).
Di luar iuran tersebut, lanjut Retno, sumber pendanaan program JKP juga akan berasal dari
rekomposisi dana program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS
Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar 0,14 persen dan 0,10 persen.
Pekerja yang dijamin dalam program JKP sendiri diperkirakan sekitar 26,97 juta orang. Mereka
adalah anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari pekerja di sektor jasa konstruksi
sebanyak 7,58 juta orang dan pekerja di perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro sebanyak
19,2 juta orang.
"Datanya menunggu verifikasi dan validasi dan diserahkan data kepesertaannya kepada
pemerintah. Nah juknisnya (pemotongan rekomposisi iurannya) sedang kita siapkan dalam
bentuk peraturan menteri," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, lanjut Retno, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga
tengah melakukan integrasi data ke dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
Nantinya sistem secara otomatis dapat mengidentifikasi berapa banyak peserta yang dapat
dijamin dalam program JKP.
"Sekarang tinggal bagaimana menata BPJS ini. Sudah siap belum mengotomatisasi tadi, ini
sedang berjalan," imbuhnya.
Seperti diketahui, sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan memastikan program JKP yang akan
dijalankan pemerintah sebagai tindak lanjut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tak akan
menambah beban iuran bagi pekerja dan pemberi kerja.
Meski Pasal 82 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan peserta JKP adalah mereka
yang membayar iuran, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan iuran tersebut nantinya dibayarkan oleh
pemerintah pusat.
Utoh melanjutkan pada prinsipnya BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjalankan JKP yang
diamanatkan Undang undang Cipta Kerja. Namun karena program ini dibayarkan oleh
pemerintah, dibutuhkan suntikan dana awal ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya dan tersebut
dapat berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
331
