Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

kemudian diminta semuanya. Jadi dari 48 kelompok diminta oleh AM, totalnya Rp
1,920.000.000," ujarnya.
"48 kelompok ini dibentuk baru tetapi yang membuat satu orang ini, jadi kalau dapat saya
katakan hanya digunakan untuk nama saja," tambahnya.

Selanjutnya: Bisa terancam hukuman mati Sunarwan menegaskan saat ini pihaknya sedang
mendalami terkait penggunaan uang . Dipastikan uang tersebut bukan untuk kepentingan
kelompok, tetapi untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang jelas kelompok ini sudah merasa mendapatkan bantuan, tetapi uangnya diambil.
Kelompok-kelompok ini ada diseluruh Kabupaten Banyumas, berjumlah 48 kelompok, tersebar,"
ucapnya.

Kasus tersebut terungkap berdasarkan temuan pihak Kejari Purwokerto saat melakukan sampel
ke kelompok--kelompok yang menerima bantuan tersebut.

"Jadi ini temuan dari kami ketika ada bantuan, tapi kita sampel ke kelompok tidak ada kegiatan,
bantuan untuk 48 kelompok, setelah kita dalami ternyata mereka juga tidak menerima. Ditambah
ada laporan ke kami terutama dari kelompok," ujarnya.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak bersama tim langsung menuju rumah AM di Desa
Sokawera, Kecamatan Cilongok untuk melakukan penggeledahan. Di lokasi ditemukan sejumlah
barang bukti yang terindikasi dengan kasus tersebut .
"(Batabg bukti) Diambil dari rumah AM di Sokawera, dari satu rumah, kami tidak melakukan
penggeledahan di rumah MT. Tapi MT ada di situ dan saat dilakukan penggeledahan ada barang-
barang yang terindikasi terkait dengan kasus ini," tuturnya.

Dari satu rumah itu juga pihaknya berhasil mengamankan 38 stempel yang merupakan bagian
dari 48 kelompok tadi. Diamankan pula 1 unit komputer, beberapa dokumen perjanjian kerja
sama antara Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Ditjen Bina Penta
dan PKK Kemenaker RI dengan 48 kelompok.

Hingga saat ini AM dan MT masih berstatus saksi. Statusnya akan dinaikkan jika dalam terdapat
bukti tindak pidana. Keduanya bisa dijerat pelanggaran Pasal 2, Pasal 3 UU Tipikor. Tidak
menutup kemungkinan hukuman mati bagi penyalahgunaan bantuan COVID-19 untuk
masyarakat terdampak.
"Belum ada yang ditahan, baru saksi semua, menunggu semua alat bukti cukup baru kita ekspos
semuanya dan menentukan siapa yang bertanggungjawab. Yang pasti pasal 2, pasal 3 undang-
undang Tipikor. Nanti kita lihat (hukuman mati pengguna dana bantuan COVID-19), ada tidaknya
setelah persidangan," ucapnya.
(mbr/mbr).

336