Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 342

"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal
              ini,  Kemnaker  telah  mengeluarkan  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  pada  Masa  Adaptasi
              Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," ucap Eva dalam
              siaran pers yang diterima pada Selasa (9/3).

              Selama pandemi Covid -19, pertimbangan dalam proses penempatan tidak hanya berdasarkan
              keputusan  pemerintah,  tetapi  juga  memperhatikan  terbukanya  akses  masuk  dari  negara
              penempatan.  Penempatan  PMI  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  kebijakan  negara
              tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing
              dengan menerapkan protokol kesehatan.

              "Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
              yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," ucap Eva.

              Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank tahun 2017,
              diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non
              prosedural.

              "Berdasarkan  data  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  penempatan  terbanyak  ada  di
              Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
              tutur Eva.
              Dalam  upaya  penguatan  pelindungan  bagi  PMI  dan  pencegahan  penempatan  PMI  secara
              norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah. Berbagai upaya yang dilakukannya
              yaitu  penguatan  kebijakan  melalui  regulasi;  penguatan  tata  kelola  melalui  penguatan
              kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI; penguatan kerja sama luar
              negeri;  penguatan  Atase  Ketenagakerjaan;  penguatan  sinergitas  tugas  dan  tanggung  jawab
              pemerintah  di  semua  tingkatan;  pengembangan  pusat  layanan  bagi  CPMI/PMI  dan  anggota
              keluarganya; dan penguatan kerja sama antar lembaga.

              Kemnaker  juga  melakukan  upaya  deteksi  dan  pencegahan  dini  (  Early  Warning  )  PMI
              nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan. Hal ini dilakukan melalui
              penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
              CPMI  melalui  pelatihan  vokasi;  dan  penguatan  tata  kelola  terkait  pemanfaatan  teknologi
              informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat dalam rantai proses ini.

              Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).




























                                                           341
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347