Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 339
Ringkasan
Kejaksaan Negeri Purwokerto menyelidiki kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan
Sosial (JPS) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di wilayah Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah. Hari ini (9/3), kami melakukan pengamanan atau penggeledahan untuk
menemukan sebagian barang bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi) yang kami periksa hari
ini, berhasil kami sita uang sebesar Rp470 juta, kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan saat
konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (9/3) malam.
KEJARI PURWOKERTO SELIDIKI KASUS DUGAAN KORUPSI PROGRAM JPS
KEMNAKER
Kejaksaan Negeri Purwokerto menyelidiki kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan
Sosial (JPS) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia di wilayah
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Hari ini (9/3), kami melakukan pengamanan atau penggeledahan untuk menemukan sebagian
barang bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi) yang kami periksa hari ini, berhasil kami sita
uang sebesar Rp470 juta," kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan saat konferensi pers di
Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (9/3) malam.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengamankan 38 stempel kelompok dari total 48 kelompok,
satu unit komputer, beberapa dokumen perjanjian kerja sama antara 48 kelompok dan Direktorat
Pengembangan dan Perluasan Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Bina Penta dan PKK) Kemnaker RI.
Menurut dia, total bantuan dari Ditjen Bina Penta dan PKK Kemnaker RI untuk 48 kelompok itu
mencapai Rp1,920 miliar yang ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik
kelompok, masing-masing mendapatkan Rp40 juta.
"Saat masing-masing perwakilan kelompok menarik uang tersebut, seseorang telah menunggu
di luar kantor BRI. Dan ketika kelompok itu keluar dari bank, orang tersebut meminta seluruh
uang itu, sehingga total ada Rp1,920 miliar," katanya.
Menurut dia, pencairan dana program JPS dari Kemnaker tersebut pada tanggal 1 Desember
2020.
Ia mengatakan bantuan program JPS dari Kemnaker tersebut sebenarnya ditujukan untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat akibat COVID-19, baik yang menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) maupun menganggur.
Dalam hal ini, kata dia, Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker memberikan bantuan kepada
kelompok masyarakat di desa dan masing-masing kelompok beranggotakan 20 orang.
"Tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut. Biar kelompok di desa bisa berusaha,
bisa mendirikan usaha yang mandiri, tetapi ternyata dalam praktiknya, uang untuk 48 kelompok
ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Sisa uang itu yang bisa
kami ketemukan di sini," katanya.
Lebih lanjut, Sunarwan mengatakan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi program JPS
Kemnaker tersebut, pihaknya belum menetapkan tersangka.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya baru memeriksa sejumlah saksi, salah satunya berinisial AM
(26), pekerja swasta, warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
338
