Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021

situ dan saat dilakukan penggeledahan ada barang-barang yang terindikasi terkait dengan kasus
ini
negative - Sunarwan (Kepala Kejari Purwokerto) Belum ada yang ditahan, baru saksi semua,
menunggu semua alat bukti cukup baru kita ekspos semuanya dan menentukan siapa yang
bertanggungjawab. Yang pasti pasal 2, pasal 3 undang-undang Tipikor. Nanti kita lihat (hukuman
mati pengguna dana bantuan COVID-19), ada tidaknya setelah persidangan

Ringkasan

Kejaksaan Negeri Purwokerto menyelidiki kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan
Sosial (JPS) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia di wilayah
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini (9/3), kami melakukan pengamanan atau
penggeledahan untuk menemukan sebagian barang bukti. Dan dari rumah salah satu (saksi)
yang kami periksa hari ini, berhasil kami sita uang sebesar Rp470 juta, kata Kepala Kejari
Purwokerto Sunarwan saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas,
Selasa (9/3) malam.

KEJARI PURWOKERTO UNGKAP PENYELEWENGAN RP 1,9 M DANA BANTUAN
COVID-19
"Kita melakukan pengamanan atau penggeledahan untuk menemukan barang bukti dari rumah
salah satu yang kita periksa hari ini. Berhasil kita sita uang sebesar 470 juta dari total bantuan
Ditjen Bina Penta Kemenaker untuk 48 kelompok, dengan nilai totoal semuanya adalah Rp
1.920.000.000 di mana masing-masing kelompok mendapatkan 40 juta," kata Kepala Kejari
Purwokerto Sunarwan, Selasa (9/3/2021) malam.

Sunarwan mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
yang berjumlah tujuh orang, lima merupakan kelompok yang seharusnya menerima uang
tersebut. Sedangkan dua orang lainnya AM (26) dan MT (37), warga Kecamatan Cilongok diduga
merupakan orang yang mengambil bantuan uang dari kelompok tersebut.

Bantuan dari Ditjen Bina Penta Kemenaker ini seharusnya diperuntukkan bagi pemberdayaan
masyarakat akibat COVID-19 dengan tujuan pemberdayaan kelompok, per kelompok
beranggotakan 20 orang agar bisa berusaha dan mendirikan usaha yang mandiri. "Namun uang
bagi 48 kelompok ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya, uang itu
sisanya adalah yang kita ketemukan di sini (Rp 470 juta)," ucapnya.

Modusnya, pelaku membuat kelompok yang diketahui kades setempat. Kemudian diajukan ke
Kemenaker sehingga ada verifikasi dari pusat atas dokumen dokumen tersebut. "AM ini
membuatkan semua dokumen kelompok kelompok ini, termasuk cap stempel semuanya. Tapi
nanti, masih kita dalami lagi," jelasnya.

Setelah proposal diverifikasi oleh PPK di pusat dan kemudian disetujui serta mendapatkan
rekening, kelompok tersebut langsung mendapatkan uang yang ditransfer ke rekening kelompok.
Karena sesuai petunjuk teknis, kelompok dibuatkan rekening oleh pusat. Namun saat uang
tersebut sudah berhasil diambil, AM kemudian meminta semua uang tersebut dan dikumpulkan
oleh AM.

"Dari satu kelompok setelah ditransfer ke rekening masing-masing atas nama kelompok,
kemudian kelompok ini mengambil ke BRI, kemudian di depan BRI sudah menunggu seseorang

335