Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 318
Selama Libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943. Surat
edaran ini tertanggal 9 Maret 2021.
"Mengimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
kota selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Menaker Ida Fauziyah
dikutip dari poin pertama SE tersebut di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Dalam poin kedua SE yang ditujukan kepada para Gubernur, Ida mengingatkan bahwa dalam
kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar
kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian
ke luar kota pada periode tersebut (10 sampai 14 Maret 2021), maka yang bersangkutan wajib
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," katanya.
5M tersebut adalah menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar
rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dengan
orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing); menjauhi
kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi.
Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan
Tugas Penanganan Covid-19, serta peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan
tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
Para pekerja/buruh pun harus mematuhi kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang
ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Satgas Covid-19, dan protokol kesehatan yang
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Dalam SE ini, Ida juga meminta kepada para gubernur untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait.
kbc 10.
317
