Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MARET 2021
P. 313
Retno menjelaskan, upah dimaksud adalah jumlah upah yang diterima korban PH K yang
dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mendorong agar pemberi kerja melaporkan dengan benar jumlah upah tersebut karena
terkait dengan besaran manfaat JKP yang akan diterima pekerja. Upah maksimal untuk
penghitungan manfaat JKP sebesar Rp5juta.
Ketentuan besaran itu. katanya, disesuaikan dengan standar minimal yang tertuang dalam
Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO) Nomor
102/1952 mengenai standar minimal jaminan sosial.
Selain uang tunai, katadia penerima manfaat JKP juga akan menerima akses informasi pasar
kerja yang dilakukan lewat Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kemenaker.
Pemanfaat JKP juga akan menerima pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan lewat
lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta atau perusahaan.
Dia juga memastikan, untuk kepesertaan JKP para pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya
tambahan mengingat iuran akan menanggungnya sebesar 0.22% dan sumber pendanaan
diambil dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
masing-masing 0.14% dan 0.10%.
"Artinya pemberi kerja tidak ada tambahan biaya di sini karena kita akan melakukan rekomposisi
dari dua program JKK dan JKM." katanya menegaskan.(Ant)
312
