Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 131

Gubernur Gubernur Kepri, mereka menolak kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok di PT Bintan
              Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang.
              Koordinator aksi, Budi Prasetyo dalam tuntutannya, Senin, meminta transparansi terkait jumlah
              data  TKA  di  PT  BAI,  kemudian  meminta  komitmen  Disnaker  Bintan  untuk  mengawal  terkait
              proses penerimaan 20.000 karyawan di PT BAI.

              "Kami  juga  meminta  Disnaker  Bintan  untuk  melibatkan  mahasiswa  dalam  pengawasan
              penerimaan tenaga kerja lokal di PT BAI," kata Budi.

              Selain  itu,  mahasiswa  juga  mendesak  DPRD  Provinsi  Kepri  membentuk  Tim  Pansus  untuk
              mengecek kebenaran dari jumlah TKA yang ada di PT BAI.

              Bahkan, menuntut Pemprov Kepri menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 terkait
              Kawasan  Ekonomi  Khusus,  dan  mendesak  Gubernur  Kepri  untuk  mencopot  Kepala  Disnaker
              Provinsi Kepri karena dinilai lalai mendatangkan TKA di tengah meningkatnya pandemi COVID-
              19 di Kepri.

              "Di tengah kondisi COVID-19, seharusnya pemerintah tidak mengizinkan TKA masuk ke daerah
              kita, apalagi dari negara terjangkit," ujar Budi.

              Kepala Disnaker Bintan, Indra Hidayat, menyampaikan, jumlah TKA di PT BAI saat ini sebanyak
              800 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 2500 orang.

              Pihaknya  mengaku  siap  melakukan  pengawasan  dan  monitoring  terkait  proses  penerimaan
              tenaga kerja lokal di PT BAI.

              "Pemkab Bintan sudah MoU dengan PT BAI menyangkut penempatan tenaga kerja lokal Bintan
              selama lima tahun," tutur Indra.

              Plt Kepala Disnaker Kepri, Abdul Bar, mengaku, memperketat pengawasan terhadap ratusan TKA
              China yang baru datang di PT BAI sebagai langkah antisipasi masuknya TKA ilegal ke daerah
              tersebut.

              "Kami sudah membentuk tim terpadu, yang nantinya rutin mendata keberadaan TKA ilegal di PT
              BAI," ujar Abdul Bar.

              Abdul  Bar  pun  menjamin  TKA  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  bekerja  di  Bintan.
              Berdasarkan laporan yang diterima dari PT BAI, katanya, pekerja asal negara tirai bambu ini
              telah mengantongi izin Rencana Pengunaan TKA (RPTKA) dari Kementerian terkait.

              "Alhamdulillah perizinan lengkap, kalau tidak lengkap, tentu tidak boleh bekerja di sini," tuturnya.

              Abdul Bar turut mengimbau agar warga tidak khawatir menyangkut kedatangan TKA China ke
              Bintan di tengah pandemi COVID-19.
              Menurutnya,  pekerja  asing  tersebut  sudah  membawa  hasil  tes  swab  negatif  COVID-19  dari
              negaranya, bahkan sampai di Bintan langsung menjalani rapid rest dan swab kembali.

              "Mereka juga dikarantina selama 14 hari di wisma PT BAI dengan pengawasan ketat Satuan
              Gugus Tugas COVID-19. Kalau tidak ada gejala, baru boleh bekerja," tegasnya.

              .





                                                           130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136