Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 AGUSTUS 2020
P. 277
Judul Hore, Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Bagi Pegawai Swasta Cair Pekan Ini
Nama Media liputan6.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4338045/hore-subsidi-gaji-rp-
24-juta-bagi-pegawai-swasta-cair-pekan-ini
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-08-24 12:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Akan diluncurkan Bapak Presiden pada
minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan dalam bentuk DIPA
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Untuk dua (2) program baru yang diminta
dilakukan dan selama sebulan ini sudah difinalkan
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Data terakhir rekening yang masuk ada
13 juta. Tapi masih harus divalidasi dulu (dengan bank)
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tentunya kita akan terus berusaha keras
untuk bisa mendapatkan rekening-rekening tersebut
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Dari yang tidak valid ada beberapa yang
kita drop karena di luar kriteria Kemnaker, jadi benar-benar di luar kriteria Kemnaker. Tapi yang
karena NIK (nomor induk kependudukan) tidak valid, namanya berbeda itu dikembalikan ke
perusahaan dan dikembalikan lagi
Ringkasan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan program subsidi gaji Rp 2,4
juta atau Rp 600.000 per bulan kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan akan cari
pada pekan ini. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR di
Jakarta.
HORE, SUBSIDI GAJI RP 2,4 JUTA BAGI PEGAWAI SWASTA CAIR PEKAN INI
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan program subsidi gaji
Rp 2,4 juta atau Rp 600.000 per bulan kepada pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan
akan cari pada pekan ini. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI
DPR di Jakarta.
276