Page 210 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 210
Pakar ketenagakerjaan DPP Nasdem, Abdul Malik, membedahnya secara detil pasal per pasal
dan membuat perbandingan antara UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dengan UUCK, menyangkut
soal perjanjian kerja waktu tertentu dan alih daya, soal pengupahan, mengenai pemutusan
hubungan kerja (PHK), lalu soal jaminan keluarga pekerja, serta soal tenaga asing.
Dari Tanzania, Dubes RI untuk Tanzania yang juga anggota Dewan Pakar Nasdem, Prof Ratlan
Pardede memaparkan bagaimana latar belakang UUCK ini yang sesungguhnya penting bagi
investasi dan pembangunan di Tanah Air, apalagi kita dengan penduduk sekitar 260 juta
merupakan 3 persen dari penduduk dunia.
"Ke depan ada peluang sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru, di samping sekitar 23 juta pekerjaan
akan diganti oleh system otomatisasi. Semua itu perlu pengaturan yang rigid dalam UU," kata
Ratlan.
Dia mengatakan banyak hal yang positif dalam UU ini yang tidak diketahui publik, misalnya
bagaimana para pekerja diuntungkan dengan makin banyaknya pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi.
Begitu juga peluang transfer ilmu dan teknologi dari pekerja asing untuk peningkatan iklim
investasi. FGD ini mengusulkan agar perlu dipertimbangkan sebaik mungkin, terutama
menyangkut penerapannya, termasuk periode transisi untuk beberapa pasal betul bisa berlaku
penuh yang diatur dalam turunan seperti PP dan sebagainya.
Perlunya ketepatan waktu ini menurut Syahrul Yassin Limpo bukan tanpa alasan, karena situasi
yang kurang menguntungkan karena situasi pandemi Covid-19, padahal kita ingin cepat berlari
menarik investasi. "Juga banyak hal yang perlu diselaraskan, saya 25 tahun jadi kepala daerah.
Dalam Pelaksanaan UU Cipta Kerja ini harus diuraikan dan ditegaskan berkaitan kewenangan
daerah yang harus disinkronkan dengan kewenangan pusat. Juga butuh sosialisasi yang cukup,"
ujar Syahrul.
"Dari hasil-hasil FGD dalam bentuk rekomendasi berupa catatan snapshot hal-hal krusial akan
dirangkum menyeluruh dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh
sebagai rekomendasi kepada pemerintah guna memudahkan arah orientasi implementasi UUCK
sebagaimana harapan masyarakat," kata Siti Nurbaya.
209
