Page 207 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 207

UU CIPTAKER TAK MENGURANGI WAKTU LIBUR PEKERJA

              Beredar kabar bila Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan mengurangi hak libur pekerja
              dari semula 2 hari dalam seminggu menjadi hanya sehari. Namun, ternyata informasi itu tak
              benar karena ketentuan waktu kerja tetap mengacu ke dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
              Ketenagakerjaan.

              "Saya jelaskan bahwa waktu kerja diatur sebagaimana ketentuan UU nomor 13 tahun 2003.
              Isinya itu 7 jam sehari dan/atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi
              kalau 6 hari kerja, maka jam kerjanya 7 jam. 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk yang 5
              hari  kerja  dalam  1  minggu,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  saat  menjawab
              pertanyaan  Deddy  Corbuzier  dalam  akun  Youtubenya  yang  dikutip  Okezone,  Kamis
              (15/10/2020).

              Dia memastikan bahwa seluruh pekerja atau buruh di Indonesia tetap bisa mendapatkan hak
              libur selama dua hari sesuai yang tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003. Namun, semua itu
              tergantung kesepakatan antara buruh dan pengusahanya.

              "Bisa (libur dua hari dalam seminggu), tentu tergantung kesepakatan," ujarnya.

              Dia menyatakan pembentukan UU Ciptaker itu tak lantas merugikan para pekerjanya. Karena
              perjalanannya sebelum disahkan telah melalui diskusi panjang dengan pengusaha, buruh dan
              pemerintah.

              "UU itu setelah duduk bersama dengan tripatrit itu banyak hal yang kemudian bersepakat dan
              mempertahankan UU 13 tahun 2003. Ketentuan yang sudah baik. Ketentuan yang ada di UU 13
              sepanjang tidak dihapus, tidak diatur ulang, maka ketentuannya tetap berlaku termasuk tentang
              waktu kerja ini," katanya.

              Dia  menjelaskan  tujuan  dibentuknya  UU  Ciptaker  itu  untuk  menampung  ketentuan  tentang
              pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan di dalam UU
              Nomor 13 tahun 2013.

              "Sehingga,  perlu  diatur  waktu  kerja  khusus,  misalnya  sektor  ekonomi  digital,  yang  waktu
              kerjanya  sangat  fleksibel.  Misanya  ibu  IRT  yang  bekerja  setelah  menyelesaikan  pekerjaan
              domestiknya. Dari jam 08.00-14.00 saja. Itu kan tidak sampai 7 jam, tetap diakomodasi," kata
              dia.

              (kmj).


























                                                           206
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212