Page 203 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2020
P. 203
Judul UU Cipta Kerja Bikin Pekerja Produktif, Bukan Rentan Kena PHK
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4383073/uu-cipta-kerja-bikin-
pekerja-produktif-bukan-rentan-kena-phk
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-15 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Pekerja harus memikirkan produktivitas,
jangan memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan
ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah
Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) PHK itu adalah langkah terakhir. Buruh
tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK. Karena PHK terjadi kalau perusahaan itu
rugi atau bangkrut
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya
hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa
mencapai 5-5,5 persen maka 2,5 juta masyarakat bisa memperoleh lapangan kerja
neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Digitalisasi di Indonesia pada tahun 2025
bisa mencapai 130 miliar dolar AS (sekitar 1914 triliun rupiah). Tentu ini bisa menjadi pengungkit
APBN
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dan memang bacanya gini. Undang-Undang 13/2003 ini kan
tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada UU Cipta Kerja. Ketentuan yang ada di UU 13 sepanjang
tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di UU Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku.
Termasuk tentang waktu kerja ini
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Tetap libur bisa 5/2 atau 6/1 dalam seminggu, tergantung
kesepakatan bersama antara penerima kerja dan pemberi kerja
Ringkasan
Selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Namun pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan
dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, pekan lalu.
202
